Biak, Papuautaranews -Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua berkomitmen meningkatkan transaksi keuangan di lingkungan jajaran pemerintah daerah dengan layanan digital non tunai untuk mempercepat pelayanan masyarakat.
“Lewat kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2026 Pemkab Biak Numfor terus memperbanyak transaksi non tunai dengan QRIS, BI Fast atau mobile banking,” ujar Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra seusai membuka high level metting bersama Bank Indonesia Papua di Biak, Jumat.
Ia berharap, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dilaksanakan satu kali setahun.
Sebagaimana amanat Kepres No. 3 Tahun 2021, lanjut dia, P2DD bertujuan untuk mendukung tata kelola keuangan melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah.
“Serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digitalisasi,” harap Bupati Markus.
Dengan pembayaran non tunai transaksi keuangan daerah, menurut Markus, memberikan kemudahan bagi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah.
Sedangkan keuntungan lainnya dengan transaksi non tunai, lanjut dia, tertib administrasi, mencegah kebocoran dan lebih cepat.
” Dengan perkembangan era digitalisasi saat ini Pemkab Biak Numfor juga harus menyesuaikan kebutuhan dan memanfaatkan kemajuan teknologi digital,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Warsono menyebut, Indeks elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Biak Numfor semester satu 2024 yakni 92,5 persen, semester dua 85,8 persen.
Sedangkan pada semester satu 2025, lanjut dia, sebesar 92,5 persen, semester dua 2025 sebesar 92,3 persen status digital.
“Kabupaten Biak Numfor telah memiliki skor yang optimal di atas 90 persen. Hal ini didukung telah terpenuhinya skor aspek implementasi 70 persen dan aspek lingkungan strategis 10 persen,” sebutnya.
