Biak, Papuautaranews- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua meningkatkan kepeertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) bukan penerima upah pada 2026.
“Saat ini ada 7.000 peserta JKN daerah yang dibiayai Pemkab Biak Numfor dengan alokasi anggaran Rp4,4 miliar,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor Daud Nataniel Duwiri M.Kes,Sabtu.
Diakui Duwiri, pihak Pemkab Biak Numfor terus meningkatkan jumlah kepersertaan JKN BPJS kesehatan dalam upaya mempertahankan capaian prestasi penghargaan Universal Health Coverage (UHC).
Kadinkes Duwiri menyebut, untuk menambah capaian UHC pihak Pemkab Biak Numfor saat ini baru berkisar 87-90 persen.
Untuk peserta yang dijamin PBI JKN 2026, menurut Duwiri, mencapai sebesar 79 ribu dari total jumlah penduduk 152.741 jiwa.
Dari jumlah peserta dijamin PBI JKN, lanjut Duwiri, sebanyak 19 ribu peserta telah non aktif sesuai kebijakan pemerintah secara nasional lewat data Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Duwiri menyebut, dari hasil validasi data yang di nonaktifkan belasan ribu peserta sebanyak 451 di antaranya telah reaktif kembali.
Kadinkes Duwiri menambahkan, dari dana alokasi umum Dinkes untuk menjamin peserta JKN BPJS Kesehatan mencapai total Rp4,4 miliar terdiri dari dana bagi hasil cukai sebesar Rp3 miliar dan DAU kesehatan Rp 1,4 miliar.
“Secara keseluruhan warga Biak Numfor yang dijamin program JKN BPJS Kesehatan sebanyak 86 ribu jiwa. Untuk jumlah peserta yang dijamin penerima PBI JKN dan daerah diluar penerima dari peserta upah TNI/Polri dan ASN Pemkab Biak Numfor,” katanya.
Sebelumnya,Plt Sekda ZL Mailoa berharap, pengelolaan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan program JKN BPJS Kesehatan di 257 kampung,19 distrik dan 14 kelurahan.
