Biak, Papuautaranews – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua sedang menyiapkan rancangan peraturan bupati (Raperbup) tentang Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar terpadu yang adaptif, responsif dan berbasis data mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Raperbup Biak Numfor sebagai implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang mentransformasi Posyandu menjadi pusat pelayanan dasar terpadu yang lebih komprehensif,” ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Biak Numfor Parlin di Biak,Rabu.
Diakuinya, dengan revitalisasi operasional Posyandu mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang yakni kesehatan, pendidikan, PU, perumahan, ketertiban umum dan sosial.
Parlin menambahkan, peraturan ini mengatur kelembagaan, tugas pengurus, pembinaan, pendanaan, hingga identitas Posyandu.
“Melalui kegiatan Posyandu bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan partisipasi aktif warga melalui kader dan struktur yang jelas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Gunadi M.Si mengakui, perlu adanya Peraturan Bupati Biak Numfor untuk mendukung operasional Posyandu di kampung dan kelurahan terutama menyangkut pembayaran insentif bulanan bagi kader Posyandu.
Gunadi menambahkan, jajaran BPKAD terus mendorong Dinkes bersama lintas organisasi perangkat daerah menyiapkan regulasi peraturan bupati tentang Posyandu.
Dengan adanya peraturan bupati, menurut Gunadi, sangat super penting karena menjadi dasar hukum pelaksanaan Posyandu di tingkat kampung dan kelurahan.
“Terutama untuk alokasi pembiayaan Posyandu hingga pemberian insentif bagi kader-kader Posyandu setiap bulan yang tersebar 257 kampung dan 14 kelurahan,” katanya.
Diakuinya, untuk insentif honor kader Posyandu di kelurahan dialokasikan lewat operasional kelurahan setempat, sementara untuk kader posyandu di kampung dapat dialokasikan melalui dana desa 2026.
