Biak, Papuautaranews – Tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Papua mulai melakukan pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor Gunadi M.Si di Biak, Senin, menyebutkan sesuai surat tugas Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Papua Bhuwono Agung Nugroho diterima Pemkab Biak Numfor terdapat delapan orang tim auditor BPK akan melakukan pemeriksaan Interim atas LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025.
“Lama pemeriksaan Interim BPK untuk LKPD Kabupaten Biak akan berlangsung selama 40 hari terhitung mulai 26 Januari 2026,” ujar Gunadi.
Diakuinya, untuk mendukung kelancaran pemeriksaan Interim atas LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025 pihaknya sudah menyiapkan berbagai dokumen pendukung yang diminta BPK.
Di antara dokumen yang diminta BPK, menurut Gunadi, dokumen perencanaan penganggaran APBD 2025.
Gunadi menambahkan, pihak BPKAD juga telah menyiapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi, register SP2D, daftar kontrak belanja modal, laporan fisik dan keuangan pelaksanaan belanja modal per OPD sampai 31 Desember 2025.
“Bahkan dokumen belanja hibah dan diminta laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dan harus ada NPHD serta proposal dari penerima hibah yang disampaikan setahun sebelumnya,” sebut Gunadi
Diakuinya, dari laporan keuangan dana hibah pihak BPK akan ngecek kebenaran penerima hibah apakah bantuan hibah benar diterima dan sudah digunakan penerima.
Gunadi berharap, bendahara atau pimpinan OPD selaku kuasa pengguna anggaran dapat menyiapkan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahun 2025.
Sedangkan objek pemeriksaan Interim BPK atas LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025, lanjut dia, juga termasuk dana desa, dana BOSP, dana bantuan operasional kesehatan.
