Biak, Papuautaranews – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua menduduki urutan pertama penilaian hasil indeks Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK dengan skor tertinggi pembulatan 75 atau di zona kuning.
“Jajaran Pemkab Biak Numfor terus memperbaiki kinerja untuk pencegahan korupsi sehingga tahun ini berada di warna kuning capaian tertinggi pembulatan 75, ya tinggal tiga poin masuk zona hijau,” ujar Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra di Biak saat menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran 2026,Kamis.
Bupati Biak Markus berharap, capaian pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Biak Numfor terus ditingkatkan melalui organisasi teknis perangkat daerah.
Ia meminta pimpinan OPD terus berkolaborasi bersama dalam rangka meningkatkan capaian indeks pencegahan tindak pidana korupsi hingga di zona hijau atau mencapai nilai di atas 80.
“Terimakasih atas kerjasama yang luar biasa sehingga hasil pencapaian MCP KPK Pemkab Biak Numfor bisa terus meningkat,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Gunadi M.Si mengakui, pencapaian MCP KPK merupakan hasil kerja kolaborasi terhadap delapan objek monitoring KPK
Diakuinya, delapan area intervensi utama yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah dan optimalisasi pajak daerah.
“Hasil penilaian MCP KPK semoga terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi di zona hijau sesuai harapan Bupati Markus Octovianus Mansnembra,” katanya.
Berdasarkan data hasil indeks MCP KPK untuk Pemprov Papua nilai 69,03, Pemkot Jayapura 67,95.
Sementara untuk Kabupaten Jayapura 64,27,Sarni 50,37, Supiori 45,56, Kepulauan Yapen 37,02, Keerom 32,02, Waropen 35,54 dan Kabupaten Mamberamo 24,76.
